Tugas PKN

APEC

A. Sejarah APEC

Secara harfiah, APEC merupakan singkatan dari Asia Pacific Economic Cooperation, yaitu wadah kerja sama bangsa-bangsa di kawasan Asia Pasific di bidang ekonomi. APEC resmi terbentuk pada bulan Nopember 1989 di Canberra, Australia. Pembentukan forum ini merupakan usulan mantan Perdana Menteri Australia, Bob Hawke, yang merupakan kelanjutan dari berbagai usulan dan upaya untuk mengadakan kerja sama ekonomi regional Asia Pasific. Ada dua faktor yang dominan yang mendorong lahirnya APEC yaitu:     

q       Adanya kekhawatiran akan gagalnya perundingan putaran Uruguay
yang dapat berakibat meningkatnya proteksionisme dan munculnya
kelompok-kelompok perdagangan seperti Pasar Tunggal Eropa dan Pasar Bebas
Amerika Utara.

q       Perubahan besar di bidang politik dan ekonomi yang sedang terjadi dan berlangsung di Uni Soviet dan Eropa Timur.

Dua faktor inilah yang melatarbelakangi kelahiran APEC, suatu forum kerja sama internasional yang dimaksudkan untuk meningkan kerja sama ekonomi di kawasan Asia Pasifik terutama di bidang perdagangan dan investasi. Itulah sebabnya mengapa APEC dapat dikatakan sebagai suatu forum internasional dengan fokus perhatian pada masalah ekonomi dan bukan politik. Keanggotaannya bersifat terbuka dan kegiatannya lebih menekankan pada kerja sama di bidang ekonomi. Dengan perkataan lain, forum ini pada dasarnya ingin membentuk sebuah blok terbuka yang keanggotaannya bersifat suka rela, dengan fokus perhatian pada masalah ekonomi, bukan politik.[6]

Empat tahun setelah pendiriannya pada tahun 1989, para pemimpin negara-negara anggota APEC mulai menggelar dialog intensif dan setahun setelah mendirikan sekretariat pada tahun 1992 APEC mulai dengan tahap pembentukan visi.

Pada pertemuan para pemimpin ekonomi anggota APEC (AELM/APEC Economic Leaders Meeting) yang pertama di Blake Island, Seattle, AS, APEC menetapkan visi bahwa kawasan yang mewakili (saat itu) populasi 40 persen dari penduduk dunia, dan Produk Nasional Bruto (GNP) mencapai sekitar 55 persen GNP dunia siap, memainkan peranan penting dalam perekonomian dunia.

Berkaitan dengan ini, APEC mendukung sepenuhnya sistem perdagangan multilateral serta yakin bahwa perdagangan dan investasi bebas akan mampu mengantarkan Asia Pasifik menjadi kawasan yang memiliki peran penting dalam perekonomian dunia.

Liberalisasi perdagangan dan investasi adalah merupakan sasaran utama APEC dan hal ini menjadi sangat jelas sejak Deklarasi Bogor tahun 1994 ketika para pemimpin APEC menetapkan sasaran perdagangan bebas dan investasi untuk negara maju tahun 2010 dan negara berkembang 2020.

Sejak digelarnya APEC Economic Leaders Meeting (AELM) di Seattle, AS, tahun 1993, setiap tahun dilahirkan deklarasi atau kesepakatan bersama di antara para pemimpin negara-negara anggota APEC. Deklarasi tersebut secara kronologis bisa dilihat pada tabel di bawah.

1. Perubahan Strategi

Dari serangkaian deklarasi atau kesepakatan yang berhasil dirumuskan dengan jelas, dapat diamati bahwa telah terjadi perubahan dalam strategi APEC dalam upaya membuka pasar.

Jika sebelumnya ditentukan deadline bagi negara-negara anggota untuk membuka pasarnya pada tahun 2010 (untuk negara maju) dan 2020 (untuk negara berkembang), maka kini proses diubah menjadi keterbukaan pasar secara sektoral satu per satu.

Artinya, negara anggota yang merasa sudah siap, bisa menentukan sendiri sektor apa saja yang secepatnya mencapai ke-terbukaan pasar. Sedangkan negara yang belum siap menyusul kemudian. Inilah yang kemudian disebutkan sebagi liberalisasi dini secara sukarela (EVSL/ Early Voluntary Sectoral Liberalization).

Adanya perubahan tersebut menunjukkan adanya keinginan untuk menciptakan liberalisasi perdagangan dan investasi lebih cepat dan dalam waktu yang bersamaan adanya keraguan akan kekompakan negara anggota dalam mencapai tujuan yang telah dicanangkan.

Secara gamblang dapat dikatakan bahwa setiap negara mendukung liberalisasi perdagangan dan investasi, bila dengan itu kemakmuran masyarakat dapat ditingkatkan secara berarti.

Sebaliknya, bila liberalisasi tidak segera menghasilkan manfaat, bahkan untuk sementara membebani masyarakat, akan muncul ketidaksetujuan, atau alternatif lain yang dianggap lebih baik. APEC tampaknya dewasa ini dihadapkan kepada berbagai pandangan kritis yang mempersoalkan keberadaan serta strategi yang akan ditempuh.

2. Deklarasi Bersama Para Pemimpin APEC

a. 1993: Blake Island, Seattle, AS

Para pemimpin APEC berhasil menciptakan Visi Ekonomi (Economic Vision of APEC Leaders). Dalam pertemuan ini disepakati untuk menciptakan sistem perdagangan yang lebih terbuka di Asia Pasifik.

Cara yang akan ditempuh adalah dengan menetapkan kerangka kerja sama perdagangan, investasi, dan pengalihan teknologi, termasuk permodalan. Para pemimpin APEC menegaskan bahwa liberalisasi perdagangan dan investasi adalah dasar identitas dan aktivitas APEC, dan kerja sama yang akan dijalin dilakukan melalui kelompok kerja.

b. 1994: Bogor Indonesia

Pada pertemuan di Bogor disepakati bahwa negara yang sudah pada tingkat industrialisasi (negara-negara maju) akan mencapai sasaran perdagangan dan investasi yang bebas dan terbuka (liberalisasi) paling lambat tahun 2010, dan wilayah yang tingkat ekonominya sedang berkembang paling lambat tahun 2020.

Sehubungan dengan ini, para pemimpin ekonomi APEC sepakat untuk memperluas dan mempercepat program pemudahan perdagangan dan investasi di kalangan APEC. Selain itu, disepakati peningkatan kerja sama pembangunan di antara anggota melalui program pengembangan sumber daya manusia, pengembangan pusat-pusat pengkajian APEC dan kerja sama di bidang IPTEK (termasuk alih teknologi). Deklarasi Bogor dikenal sebagai Deklarasi Tekad Bersama (Declaration of Common Resolve).

c. 1995: Osaka, Jepang

Pada pertemuan di Osaka disepakati (Osaka Declaration) bahwa APEC mulai melangkah ke tahap aksi dengan tiga pilar, yaitu perdagangan dan investasi, fasilitasi serta kerja sama ekonomi dan teknik.

Prinsip-prinsip untuk memandu pencapaian liberalisasi dan fasilitasi meliputi konsistensi dengan WTO, komparabilitas, nondiskriminasi, transparansi, komprehensivitas, standstill.

Pada pertemuan di Osaka juga disepakati untuk menyusun agenda Rencana Aksi individual dan Rencana Aksi Kolektif yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya di Manila.

d. 1996: Teluk Subic, Filipina

Pada pertemuan di Filipina disepakati untuk menciptakan liberalisasi perdagangan dan investasi yang lebih progresif dan komprehensif guna mencapai tujuan deklarasi Bogor. Para pemimpin APEC merekomendasikan diadakannya penyempurnaan Rencana Aksi Individual masing-masing negara anggota untuk dibahas dalam pertemuan di Vancouver, Kanada.

Selain itu disepakati pula untuk memfasilitasi dunia usaha dalam melakukan transaksi bisnis baik di dalam maupun antaranggota ekonomi APEC. Kesepakatan yang dicapai di Filipina ini disebut sebagai Rencana Aksi Manila untuk APEC (Manila Action Plan For APEC/MAPA).

e. 1997: Vancouver, Kanada

Pada pertemuan ini disepakati penerapan paket EVSL atau liberalisasi sektoral sukarela secara dini sebagai wujud rencana aksi individual. Adapun sektor-sektor yang disetujui untuk diliberalisasi secara dini, adalah ikan dan produk ikan, produk kehutanan, peralatan kedokteran, energi, mainan, permata dan perhiasan, produk kimia, telekomuniasi serta peralatan pengaman lingkungan, dan produk penunjangnya.

Dan sejumlah sektor yang ditolak liberalisasi dininya adalah, sektor otomotif, produk pesawat terbang sipil, pupuk, karet dan karet sintesis, minyak, dan produk minyak serta makanan.

f. 1998: Kuala Lumpur, Malaysia

Salah satu keputusan penting yang dihasilkan di Kuala Lumpur (Cyberjaya Declaration), adalah kesepakatan mendesak negara industri maju untuk membenahi institusi keuangannya (peraturan yang menyangkut keuangan).

Seperti diketahui pada pertengahan tahun 1997 beberapa negara di Kawasan Asia dilanda krisis keuangan dan salah satu faktor yang memungkinkan hal itu terjadi adalah kelemahan peraturan atau kebijakan keuangan di negara maju.

Selain itu negara maju diminta untuk lebih transparan menyangkut standar internasional bagi institusi keuangan swasta yang terlibat langsung dalam pergerakan arus modal internasional.

Pada pertemuan kali ini juga para pemimpin APEC mengharapkan agar lembaga keuangan internasional dapat dan mampu menyajikan analis-analis yang lebih obyektif. Selanjutnya para pemimpin ekonomi APEC sepakat untuk meningkatkan upaya-upaya inovatif dalam rangka pemulihan arus masuk modal. Hal ini akan diupayakan melalui kerja sama dengan lembaga multilateral seperti Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB).

g. 1998: Auckland, Selandia Baru

Pada pertemuan Selandia Baru disepakati bahwa untuk mempercepat pemulihan ekonomi dapat dan akan dilakukan melalui penajaman komitmen liberalisasi dengan antara lain penghapusan hambatan perdagangan, baik tarif maupun nontarif.

Selain itu disepakati bahwa untuk memperkuat sistem ekonomi pasar di antara negara anggota dipandang perlu membentuk pusat jaringan usaha kecil menengah (UKM).

B. Manajemen APEC

1. Anggota APEC dan Mekanisme Kerjasama APEC  

Anggota APEC terdiri dari Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, Cile, Jepang, Hongkong, Republik Korea, Cina Taiwan, Republik Cina, Thailand, Malaysia, Filipina, Singapura, Brunei Darussalam, Indonesia, Papua Nugini, Australia dan Selandia Baru.

Anggota-anggota APEC menjalin kerja sama melalui dialog-dialog yang dilakukan melaui pertemuan-pertemuan rutin. Ada dua jenis pertemuan dialog di dalam APEC, yaitu AELM dan KTM.

AELM kepanjangan dari APEC Leaders Meeting adalah forum pertemuan para pemimpin ekonomi APEC yang juga merupakan Pertemuan Tahunan Kepala Negara APEC. AELM I diselenggarakan di Seatle, Amerika Serikat Tahun 1993. AELM II di Bogor, Indonesia 15 November 1994, AELM III di Osaka, Jepang tahun 1995.  

Selain melalui pertemuan tingkat kepala negara, masing-masing pihak di dalam APEC juga mengadakan pertemuan lewat delegasi menteri-menteri. Sejak terbentuknya APEC pada bulan November 1989, APEC setidaknya telah mengadakan enam kali KTM.

Pertemuan-pertemuan ini dijadikan wadah bagi anggota-anggota APEC untuk memperkuat level kerja sama di antara mereka, yang terdiri dari tiga level kerja sama yaitu:

q       Kerja sama untuk menciptakan perdagangan bebas dan arus investasi
yuang lebih lancar di kawasan Asia Pasifik.

q       Program kerja penunjang perdagangan.

q       Kerja sama etnik/budaya.

2. Struktur Organisasi APEC
Struktur APEC terdiri dari KTM, SOM, Komite Perdagangan dan Investasi (CTI), Komite Anggaran dan Administrasi (BAC) dan Kelompok Ad-hoc mengenai ETI.
Secara khusus mengenai CTI, Komite Perdagangan dan Investasi ini  mempunyai 10 program kerja yaitu:

q       Dialog kebijaksanaan perdagangan

q       Kepabeanan

q       Tarif

q       Investasi

q       Segi administrasi dari akses pasar

q       Standar dan konfirmasi

q       Pengusaha kecil dan menengah

q       Isu tambahan lainnya, seperti isu terorisme.

Organisasi Konferensi Islam

I. Latar Belakang Didirikannya OKI

Organisasi Konferensi Islam (OKI) merupakan organisasi internasional non militer yang didirikan di Rabat,Maroko pada tanggal 25 September 1969. Dipicu oleh peristiwa pembakaran Mesjid Al Aqsha yang terletak di kota Al Quds (Jerusalem) pada tanggal 21 Agustus 1969 telah menimbulkan reaksi keras dunia, terutama dari kalangan umat Islam. Saat itu dirasakan adanya kebutuhan yang mendesak untuk mengorganisir dan menggalang kekuatan dunia Islam serta mematangkan sikap dalam rangka mengusahakan pembebasan Al Quds.

Atas prakarsa Raja Faisal dari Arab Saudi dan Raja Hassan II dari Maroko, dengan Panitia Persiapan yang terdiri dari Iran, Malaysia, Niger, Pakistan, Somalia, Arab Saudi dan Maroko, terselenggara Konperensi Tingkat Tinggi (KTT) Islam yang pertama pada tanggal 22-25 September 1969 di Rabat, Maroko. Konferensi ini merupakan titik awal bagi pembentukan Organisasi Konferensi Islam (OKI).

Secara umum latar belakang terbentuknya OKI sebagai berikut :

1) Tahun 1964 : Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Arab di Mogadishu timbul suatu ide untuk menghimpun kekuatan Islam dalam suatu wadah internasional.

2) Tahun 1965 : Diselenggarakan Sidang Liga Arab sedunia di Jeddah Saudi Arabia yang mencetuskan ide untuk menjadikan umat Islam sebagai suatu kekuatan yang menonjol dan untuk menggalang solidaritas Islamiyah dalam usaha melindungi umat Islam dari zionisme khususnya.

3) Tahun 1967 : Pecah Perang Timur Tengah melawan Israel. Oleh karenanya solidaritas Islam di negara-negara Timur Tengah meningkat.

4) Tahun 1968 : Raja Faisal dari Saudi Arabia mengadakan kunjungan ke beberapa negara Islam dalam rangka penjajagan lebih lanjut untuk membentuk suatu Organisasi Islam Internasional.

5) Tahun 1969 : Tanggal 21 Agustus 1969 Israel merusak Mesjid Al Agsha. Peristiwa tersebut menyebabkan memuncaknya kemarahan umat Islam terhadap Zionis Israel.

Seperti telah disebutkan diatas, Tanggal 22-25 September 1969 diselenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) negara-negara Islam di Rabat, Maroko untuk membicarakan pembebasan kota Jerusalem dan Mesjid Al Aqsa dari cengkeraman Israel. Dari KTT inilah OKI berdiri.

II. Tujuan Didirikannya OKI

Secara umum tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk mengumpulkan bersama sumber daya dunia Islam dalam mempromosikan kepentingan mereka dan mengkonsolidasikan segenap upaya negara tersebut untuk berbicara dalam satu bahasa yang sama guna memajukan perdamaian dan keamanan dunia muslim. Secara khusus, OKI bertujuan pula untuk memperkokoh solidaritas Islam diantara negara anggotanya, memperkuat kerjasama dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan iptek.

Pada Konferensi Tingkat Menteri (KTM) III OKI bulan February 1972, telah diadopsi piagam organisasi yang berisi tujuan OKI secara lebih lengkap, yaitu :

A. Memperkuat/memperkokoh :

1) Solidaritas diantara negara anggota;

2) Kerjasama dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan iptek.

3) Perjuangan umat muslim untuk melindungi kehormatan kemerdekaan dan hak- haknya.

B. Aksi bersama untuk :

1) Melindungi tempat-tempat suci umat Islam;

2) Memberi semangat dan dukungan kepada rakyat Palestina dalam memperjuangkan haknya dan kebebasan mendiami daerahnya.

C. Bekerjasama untuk :

1) menentang diskriminasi rasial dan segala bentuk penjajahan;

2) menciptakan suasana yang menguntungkan dan saling pengertian diantara negara anggota dan negara-negara lain.

III. Prinsip OKI

Untuk mencapai tujuan diatas, negara-negara anggota menetapkan 5 prinsip, yaitu:

1) Persamaan mutlak antara negara-negara anggota

2) Menghormati hak menentukan nasib sendiri, tidak campur tangan atas urusan dalam negeri negara lain.

3) Menghormati kemerdekaan, kedaulatan dan integritas wilayah setiap negara.

4) Penyelesaian setiap sengketa yang mungkin timbul melalui cara-cara damai seperti perundingan, mediasi, rekonsiliasi atau arbitrasi.

5) Abstein dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah, kesatuan nasional atau kemerdekaan politik sesuatu negara.

Organisasi Kerja Sama Islam (OKI)
Anggota	Afganistan · Albania · Aljazair · Arab Saudi · Azerbaijan · Bahrain · Bangladesh · Benin · Brunei · Burkina Faso · Chad · Djibouti · Gabon · Gambia · Guinea · Guinea Bissau · Guyana · Indonesia · Irak · Iran · Kamerun · Kazakhstan · Komoro · Kirgizstan · Kuwait · Lebanon · Libya · Maladewa · Malaysia · Mali · Maroko · Mauritania · Mesir · Mozambik · Niger · Nigeria · Oman · Pakistan · Palestina · Pantai Gading · Qatar · Senegal · Sierra Leone · Somalia · Sudan · Suriah · Suriname · Tajikistan · Togo · Tunisia · Turki · Turkmenistan · Uganda · Uni Emirat Arab · Uzbekistan · Yaman · Yordania
Pengamat	Negara Republik Afrika Tengah · Bosnia dan Herzegovina · Rusia · Thailand · Siprus Turki Organisasi/komunitas muslim Front Pembebasan Nasional Moro Institusi Islam Uni Parlemen Negara Anggota OKI Organisasi internasional Gerakan Non-Blok · Liga Arab · Organisasi Kerja Sama Ekonomi · Perserikatan Bangsa-Bangsa · Uni Afrika

Diperoleh dari "http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Organisasi_Kerja_Sama_Islam&oldid=6444657"

Kategori:

 

KTT NON BLOK

Di era tahun 50-an, Negara-negara di dunia terpolarisasi kedalam dua kutub. Ketika itu terjadi pertarungan yang kuat antra Timur dan Barat terutama sekali pada era perang dingin (cold war) antara Amerika Serikat dan Uni Sovyet.

        Pertarungan ini adalah merupakan upaya untuk memperluas sphere of interest  dan sphere of influence. Dengan sasaran utama perebutan penguasaan atas wilayah-wilayah potensial di dunia dengan berkedok pada ideology anutan masing-masing.

        Sebagian Negara masuk dalam Blok Amerika dan sebagian lagi masuk dalam Blok Uni Sovyet. Aliansi dan pertarungan didalamnya memberikan akibat fisik yang negative bagi beberapa Negara di dunia seperti misalnya Jerman yang sempat terbagi menjadi dua bagian, Vietnam dimasa lalu, serta Semenanjung Korea yang sampai saat sekarang ini masih terbelah menjadi Korea Utara dan Korea Selatan.

        Dalam pertarungan ini Negara dunia ketiga menjadi wilayah persaingan yang amat mempesona buat keduanya. Sebut saja misalnya Negara-negara di kawasan Asia Timur dan Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Jepang serta Negara-negara di kawasan lain yang kaya akan energi dunia seperti Uni Emirat Arab, Kuwait dan Qatar.

        Dalam kondisi yang seperti ini, lahir dorongan yang kuat dari para pemimpin dunia ketiga untuk dapat keluar dari tekanan dua Negara tersebut. Soekarno, Ghandi dan beberapa pemimpin dari Asia serta Afrika merasakan polarisasi yang terjadi pada masa tersebut adalah tidak jauh berbeda dengan kolonialisme dalam bentuk yang lain.

        Akhirnya pada tahun 1955 bertempat di Bandung, Indonesia, 29 Kepala Negara Asia dan Afrika bertemu membahas masalah dan kepentingan bersama, termasuk didalamnya mengupas secara serius tentang kolonialisme dan pengaruh kekuatan "barat". Pertemuan ini disebutkan pula sebagai Konferensi Asia Afrika atau sering disebut sebagai Konferensi Bandung. Konferensi inilah yang menjadi tonggak lahirnya Gerakan Non Blok.

Berdirinya GNB di dorong oleh beberapa hal yaitu :

1. Persamaan nasib bangsa-bangsa yang pernah dijajah menggalang solidaritas untuk mengenyahkan kolonialisme.
2. Terjadinya perang dingin dan ketegangan dunia akibat persaingan antara blok Barat dan blok Timur.
3. Terjadinya krisis Kuba yang mengancam perdamaian dunia.
4. Pada tahun 1961 terjadi pertemuan di Kairo sebagai persiapan KTT 1 GNB.

Gerakan Nonblok memiliki Prinsip-prinsip berikut ini :

1. Tidak berpihak dalam persaingan blok Barat dan blok Timur.
2. Berpihak terhadap perjuangan antikolonialisme.
3. Menolak ikut serta berbagai bentuk aliansi militer.
4. Menolak aliansi bilateral dengan negara super power.
5. Menolak pendirian basis militer negara super power di wilayah masing-masing.

    Prinsip dasar dan tujuan GNB adalah mewujudkan perdamaian dunia berdasarkan prinsip universal tentang kesamaan kedaulatan,hak dan martabat negara-negara di dunia,menghormati hak asasi manusia dan kemerdekaan fundemental.Gerakan Nonblok menentang imperialisme,kolonialisme,neokolonialisme,perbedaan warna kulit,dan segala bentuk ekspansi,dominasi,serta menolak segala pemusatan kekuasaan.

Gerakan Nonblok sebagai sebuah Organisasi memiliki beberapa tujuan berikut:

1. Mendukung perjuangan dekolonisasi.
2. Memegang teguh melawan imperialisme,neokolonialisme,dan rasialisme.
3. Sebagai wadah perjuangan negara-negara yang berkembang untuk mencapai tujuan.
4. Mengurangi ketegangan antara blok Barat dan blok Timur.
5. Mengadakan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan kekerasan.

Berdirinya GNB dipelopori oleh lima tokoh yaitu :

1. Presiden Ir.Soekarno ( Indonesia )
2. Presiden Joseph Broz Tito ( Yugoslavia )
3. Presiden Gamal Abdul Nasser ( Mesir )
4. Perdana Menteri Jawaharlal Nehru ( India )
5. Perdana Menteri Kwame Nkrumah ( Ghana )

Gerakan Non-Blok (GNB)
Negara anggota	Afganistan · Afrika Selatan · Republik Afrika Tengah · Aljazair · Angola · Antigua dan Barbuda · Arab Saudi · Bahama · Bahrain · Bangladesh · Barbados · Belarus · Belize · Benin · Bhutan · Bolivia · Botswana · Brunei · Burkina Faso · Burundi · Chad · Chili · Djibouti · Dominika · Republik Dominika · Ekuador · Mesir · Guinea Khatulistiwa · Eritrea · Ethiopia · Filipina · Gabon · Gambia · Ghana · Grenada · Guatemala · Guinea · Guinea-Bissau · Guyana · Honduras · India · Indonesia · Iran · Jamaika · Kamboja · Kamerun · Kenya · Kolombia · Komoro · Republik Kongo · Republik Demokratik Kongo · Korea Utara · Kuba · Kuwait · Laos · Lebanon · Lesotho · Liberia · Libya · Madagaskar · Maladewa · Malawi · Malaysia · Mali · Mauritania · Mauritius · Mongolia · Maroko · Mozambik · Myanmar · Namibia · Nepal · Nikaragua · Niger · Nigeria · Oman · Pakistan · Palestina · Panama · Pantai Gading · Papua Nugini · Peru · Qatar · Rwanda · Saint Lucia · Saint Vincent dan Grenadines · Sao Tome dan Principe · Senegal · Seychelles · Sierra Leone · Singapura · Somalia · Sri Lanka · Sudan · Suriname · Swaziland · Suriah · Tanjung Verde · Tanzania · Thailand · Timor Leste · Togo · Trinidad dan Tobago · Tunisia · Turkmenistan · Uganda · Uni Emirat Arab · Uzbekistan · Vanuatu · Venezuela · Vietnam · Yaman · Yordania · Zambia · Zimbabwe
Negara pemantau	Armenia · Azerbaijan · Brasil · Republik Rakyat Cina · El Salvador · Kazakhstan · Kosta Rika · Kroasia · Kirgizstan · Meksiko · Montenegro · Serbia · Ukraina · Uruguay
Organisasi pemantau	Uni Afrika · Liga Arab · Perserikatan Bangsa-Bangsa

NATO(NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION)

Mengenal sejarah dan lahirnya Gerakan NATO (North Atlantic Treaty Organization)

NATO merupakan organisasi internasional yang menekankan dalam bidang pertahanan (militer) di Negara-negara atlantik utara.

Organisasi ini (NATO) dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk membendung gerakan komunis yang merajalela di Negara-negara Eropa Barat setelah selesainya perang dunia ke 2. Untuk menghambat gerakan dan penyebaran ajaran komunis tersebut maka Negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, belanda, Belgia, Kanada, Perancis, Italia, Luksemburg, Norwegia, Denmark,Portugal, dan Eslandia bergabung dalam organisasi ini.

Organisasi ini terbentuk setelah ditandatanganinya naskah perjanjian Atlantik Utara (North Atlantic Treaty) pada tanggal 4 April 1949. Markas besar NATO terletak di Brussel (Belgia). Yunani dan Turki menjadi anggota NATO pada tahun 1951.

Sedangkan Jerman Barat nantu baru pada tahun 1955 bergabung menjadi anggota NATO.

Adapun selain tujuan utama diatas terbentuknya NATO, ada juga tujuan lain yang diharapkan dari lahirnya NATO, yakni :
a. Menyelesaikan sengketa secara damai.
b. Menghapuskan sengketa politik ekonomi internasional.
c. Menghindarkan penggunaan kekerasan dan ancaman militer dalam hubungan internasional.
d. Saling membantu dan membela Negara yang tergabung dalam anggota NATO yang memperoleh serangan dari Negara lain, karena menyerang 1 negara anggota NATO adalah seolah-olah menyerang seluruh anggota NATO dan NATO itu sendiri.

Sumber: http://id.shvoong.com/humanities/history/2158077-nato-north-atlantic-treaty-organization/#ixzz2LFkdHMvR

Civilian structure
	NATO Headquarters
	Permanent Representatives and National Delegations
	International Staff (IS)
		Private Office (PO)
		Political Affairs and Security Policy Division
			NATO Liaison Office (NLO) in Georgia
			Partnership for Peace Documentation Center
		Operations Division
			Civil Emergency Planning
			Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre (EADRCC)
			NATO Situation Centre
		Emerging Security Challenges Division
			Science for Peace and Security
		Defence Policy and Planning Division
			NATO Liaison Office (NLO) Ukraine
		Defence Investment Division
			Explosive Ordnance Disposal and Ammunition Storage Training Team
			The Group of National Directors on Codification (AC/135)
				NATO Codification System
			The NATO Naval Armaments Group (NNAG) (AC/141)
			The NATO Air Force Armaments Group (NAFAG) (AC/224)
			The NATO Army Armaments Group (NAAG) (AC/225)
			The CNAD Ammunition Safety Group (AC/326)
			Life Cycle Management Group (AC/327)
			Industrial Advisory Group (NIAG)
		Public Diplomacy Division
			NATO Multimedia Library
			Fellowship and sponsorship programmes
			NATO Information and Documentation Centre, Kyiv, Ukraine (in Ukrainian)
			NATO Information Office in Moscow (in Russian)
			NATO Contact Point Embassies in partner countries (PDF/39Kb)
		Executive Management
			Archives
			Recruitment Service
			NATO Internship Programme
		NATO Office of Resources (NOR)
		NATO Office of Security (NOS)
		NATO Headquarters Consultation, Command and Control Staff (NHQC3S)
		Office of the Financial Controller (FinCon)
		Office of the Chairman of the Senior Resource Board (SRB)
		Office of the Chairman of the Civil and Military Budget Committees (CBC/MBC))
		International Board of Auditors for NATO (IBAN)
		NATO Production and Logistics Organisations (NPLO)

Military structure
	The Military Committee
	International Military Staff
		Plans and Policy Division
		Operations Division
		Intelligence Division
		Cooperation and Regional Security Division
		Logistics, Armaments and Resources Division
		NATO Situation Centre
		Financial Controller
		NATO HQ Consultation, Control and Communications Staff (HQC3)
		Partner Country Representation
		NATO Training Group
		Committee on women in the NATO Forces
		NATO Military Audiovisual Working Group
	Allied Command Operations (ACO)
		Supreme Headquarters Allied Power Europe - SHAPE - Mons, BE -
		Headquarters Allied Joint Force Command HQ Brunssum - Brunssum, NL -
			Headquarters Allied Maritime Command HQ Northwood, GB
			Headquarters Allied Air Command Ramstein (HQ AC Ramstein) - Ramstein, DE
			Joint Headquarters Northeast - JHQ NORTHEAST - Karup, DK (deactivated)
			Headquarters Allied Force Command Heidelberg, DE -
		Headquarters Allied Joint Force Command Naples - Naples, IT
			Headquarters Allied Maritime Command Naples - Naples, IT
			Headquarters Allied Command - HQ Izmir, TR
			Headquarters Allied Force Command Madrid - ES
			Joint Headquarters South - JHQ SOUTH - Verona, IT (deactivated)
			Joint Headquarters Southcentre - JHQ SOUTHCENT - Larissa, GR
			Joint Headquarters Southeast - JHQ SOUTHEAST - Izmir, TR (deactivated)
			NATO Military Liaison Office Belgrade
			NATO Headquarters Sarajevo (NHQSa) - BA
			NATO Headquarters Skopje (NHQSk) - former Yugoslav Republic of Macedonia¹
		Joint Headquarters Lisbon - Lisbon, PT -
		Rapidly Deployable Corps Headquarters
			Headquarters Allied Command Europe Rapid Reaction Corps (ARRC) - Rheindalen, DE -
			Headquarters EUROCORPS in Strasbourg, FR
			Multinational Corps Northeast - Szczecin, PL
			Headquarters Rapid Deployable Italian Corps - Milan, IT
			Headquarters Rapid Deployable Turkish Corps - Istanbul, TR
			Headquarters Rapid Deployable German-Netherlands Corps - Münster, DE
			Headquarters Rapid Deployable Spanish Corps in Valencia, ES
			Headquarters Rapid Deployable French Corps in Lille, FR
			NATO Deployable Corps - GR
		Other Staffs and Commands Responsible to SACEUR
			The Reaction Forces (Air) Staff - RF(A)S - Kalkar, DE
			NATO Airborne Early Warning Force (NAEWF)
			Immediate Reaction Forces (Maritime)
			ACE Mobile Force - AMF - Heidelberg, DE
			Naval Striking and Support Forces - STRIKFORNATO - Naples, IT
			Standing Naval Force Atlantic - STANAVFORLANT
			Standing Naval Forces Mediterranean - STANAVFORMED
			Standing Naval Forces Channel - STANAVFORCHAN
	Allied Command Transformation (ACT)
		Headquarters Supreme Allied Commander Transformation - HQ SACT - Norfolk, US -
		Joint Warfare Centre - JWC - Stavanger, NO
		NATO Joint Force Training Centre - JFTC - Bydgoszcz, PL
		NATO Maritime Interdiction Operational Training Center - NMIOTC - Souda Naval Base, Crete, GR
		NATO Undersea Research Centre - NURC - La Spezia, IT
		NATO School - Oberammergau, DE
		Joint Analysis and Lessons Learned Centre - Lisbon, PT
	Other NATO Command & Staff Organisations
		Canada-US Regional Planning Group - CUSRPG
		NATO Airborne Early Warning and Control Force Command - NAEW&CFC - Mons, BE
		Combined Joint Planning Staff - CJPS - Mons, BE

Organizations and Agencies Support NATO Support Agency (NSPA)   NATO Maintenance Supply Agency (NAMSA)   NATO Airlift Management Agency (NAMA)   Central Europe Pipeline Management Agency (CEPMA) Communications and information NATO Communications and Information Agency (C & I A)   NATO C3 Organisation   NATO CIS Services Agency (NCSA)   NATO Consultation, Command and Control Agency (NC3A)   NATO Headquarters Information and Communication Technology Service (ICTM) Science and Technology (S&T) NATO Science and Technology Organization (STO)   Science and Technology Board   Programme Office for Collaborative S&T   NATO Undersea Research Centre (NURC) NATO Standardization Agency (NSA) Programme Offices NATO Alliance Ground Surveillance Management Agency (NAGSMA) NATO Helicopter Design and Development Production and Logistics Management Agency (NAHEMA) NATO Medium Extended Air Defence System Design and Development, Production and Logistics Management Agency (NAMEADSMA) NATO Airborne Early Warning and Control Programme Management Agency (NAPMA)

	Civil Emergency Planning
		Senior Civil Emergency Planning Committee (SCEPC)
		Civil Emergency Planning Boards and Committees
		Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre (EADRCC)
	Air Traffic Management, Air Defence
		The NATO Air Traffic Management Committee (NATMC)
		The NATO Air Defence Committee (NADC)
		Military Committee Air Defence Study Working Group (MC-ADSWG)
		NATO Programming Centre (NPC)
	Airborne Early Warning
		The NATO Airborne Early Warning and Control Programme Management Organisation (NAPMO)
	Electronic Warfare
		NATO Electronic Warfare Advisory Committee (NEWAC)
	Meteorology
		Military Committee Meteorological Group (MCMG)
	Military Oceanography
		The Military Oceanography (MILOC) Group
	Education and Training
		NATO Defense College (NDC)
		The NATO School - Oberammergau, Germany
		NATO Communications and Information Systems (NCISS) School
		The NATO Training Group (NTG)
		NATO Maritime Interdiction Operational Training Center - NMIOTC - Souda Naval Base, Crete, GR
	NATO accredited Centres of Excellence
		Centre for Analysis and Simulation for the Preparation of Air Operations
		Civil Military Cooperation
		Cold Weather Operations
		Combined Joint Operations from the Sea
		Command and Control
		Cooperative Cyber Defence
		Counter Improvised Explosive Devices
		Defence Against Terrorism
		Human Intelligence
		Joint Air Power Competence Centre
		Joint Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Defence
		Military Engineering
		Military Medical
		Naval Mine Warfare
		Operations in Confined and Shallow Waters
	Project Steering Committees/Project Offices
		Alliance Ground Surveillance Capability Provisional Project Office (AGS/PPO)
		Battlefield Information Collection and Exploitation System (BICES)
		NATO Continuous Acquisition and Life Cycle Support Office (CALS)
		NATO FORACS Office
		Munitions Safety Information Analysis Center (MSIAC) OPEC SSUmber:http://diyanapermata.com      Venezuela adalah negara pertama yang memprakarsai pembentukan organisasi OPEC dengan mendekati Iran, Gabon, Libya, Kuwait dan Saudi Arabia pada tahun 1949, menyarankan mereka untuk menukar pandangan dan mengeksplorasi jalan lebar dan komunikasi yang lebih dekat antara negara-negara penghasil minyak. Pada 10 – 14 September 1960, atas gagasan dari Menteri Pertambangan dan Energi Venezuela Juan Pablo Pérez Alfonzo dan Menteri Pertambangan dan Energi Saudi Arabia Abdullah Al Tariki, pemerintahan Irak, Persia, Kuwait, Saudi Arabia dan Venezuela bertemu di Baghdad untuk mendiskusikan cara-cara untuk meningkatkan harga dari minyak mentah yang dihasilkan oleh masing-masing negara. OPEC didirikan di Baghdad, dicetuskan oleh satu hukum 1960 yang dibentuk oleh Presiden Amerika Dwight Eisenhower yang mendesak kuota dari impor minyak Venezuela dan Teluk Persia seperti industri minyak Kanada dan Mexico. Eisenhower membentuk keamanan nasional, akses darat persediaan energi, pada waktu perang. Yang menurunkan harga dari minyak dunia di wilayah ini, Presiden Venezuela Romulo Betancourt bereaksi dengan berusaha membentuk aliansi dengan negara-negara Arab produsen minyak sebagai satu strategi untuk melindungi otonomi dan profabilitas dari minyak Venezuela. Sebagai hasilnya, OPEC didirikan untuk menggabungkan dan mengkoordinasi kebijakan-kebijakan dari negara-negara anggota sebagai kelanjutan dari yang telah dilakukan. B.     Latar Belakang OPEC      OPEC adalah organisasi antar pemerintah yang berdiri tahun 1960. Negara anggotanya adalah negara eksportir minyak yang saat ini terdiri dari Arab Saudi, Iran, Irak, Kuwait, Venezuela, Nigeria, Aljazair, Qatar, Libya, UAE dan Indonesia. Sebelumnya Equador, Gabon juga menjadi anggota tetapi kemudian keluar pada tahun 1992 dan 1994. Berdirinya OPEC dipicu oleh keputusan sepihak dari perusahaan minyak multinasional (The Seven Sisters) tahun 1959/1960 yang menguasai industri minyak dan menetapkan harga di pasar internasional. “The Tripoli-Teheran Agreement” antara OPEC dan perusahaan swasta tersebut pada tahun 1970 menempatkan OPEC secara penuh dalam menetapkan pasar minyak internasional. C.    Dasar Organisasi OPEC      Organisasi ini didirikan agar masing masing negara anggota penghasil minyak dalam mengambil kebijakan dalam bidang perminyakan dan harga minyak dapat menguntungkan negara negara anggota atau produsen, oleh sebab itu organisasi inilah yang nantinya dapat mencegah persaingan yang tidak sehat dari negara negara penghasil minyak. D.    Tujuan OPEC      Setelah lebih dari 40 tahun berdiri, OPEC telah menerapkan berbagai strategi dalam mencapai tujuannya. Dari pengalaman tersebut OPEC akhirnya menetapkan tujuan yang hendak dicapainya yaitu: “preserving and enhancing the role of oil as a prime energy source in achieving sustainable economic development” melalui: >  Koordinasi dan unifikasi kebijakan perminyakan antar negara anggota; >  Menetapkan strategi yang tepat untuk melindungi kepentingan negara             anggota; > Menerapkan cara-cara untuk menstabilkan harga minyak di pasar             internasional sehingga tidak terjadi fluktuasi harga; > Menjamin income yang tetap bagi negara-negara produsen minyak; > Menjamin suplai minyak bagi konsumen; > Menjamin kembalinya modal investor di bidang minyak secara adil. E.     Struktur Organisasi OPEC a. konferensi OPEC b. dewan gubernur c. materi pemantauan sub komite d. sekretaris e. dewan komisi ekonomi f. auditor internal g. kantor SG h. kantor hukum i. divisi penelitian j. Dukungan Divisi Layanan k. departemen layanan data l.  departemen studi minyak tanah m. departemen studi energi n. departemen hubungan multilateral o. departemen PR dan informasi p. departemen keuangan dan sumber daya manusia q. departemen admin dan layanan                      F.     Badan Utama OPEC      Organisasi OPEC terdiri dari 3 badan utama yaitu Konferensi OPEC, Dewan Gubernur, dan Sekretariat beserta dengan badan-badan lainnya yang berada di bawah badan utama sesuai dengan struktur OPEC. 1. Konferensi      Yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam menentukan kebijakan. 2. Dewan Gubernur      Terdiri dari Gubernur yang dipilih oleh masing-masing anggota OPEC untuk duduk dalam Dewan yang bersidang sedikitnya dua kali dalam setahun. Ø Tugas Dewan : a)                  Melaksanakan keputusan Konferensi b)        Mempertimbangkan dan memutuskan laporan-laporan yang disampaikan sekretaris jenderal c)         Memberikan rekomendasi dan laporan kepada pertemuan konferensi OPEC d)        Mempertimbangkan semua laporan keuangan dan menunjuk seorang auditor untuk masa tugas selama 1 tahun e)         Menyetujui penunjukan Direktur-Direktur Divisi, Kepala Bagian yang diusulkan Negara anggota f)         Menyelenggarakan pertemuan Extraordinary Konferensi OPEC dan mempersiapkan agenda sidang g)        Membuat anggaran keuangan organisasi dan menyerahkannya kepada Sidang Konferensi setiap tahun 3. Sekretariat                 Pelaksana eksekutif organisasi sesuai dengan status dan pengarahan dari Dewan Gubernur.Sekretaris Jenderal adalah wakil resmi dari organisasi yang dipilih untuk periode 3 tahun dan dapat diperpanjang satu kali untuk periode yang sama. Dalam melaksanakan tugasnya Sekjen bertanggung jawab kepada Dewan Gubernur dan mendapat bantuan dari para kepala Divisi dan Bagian 4. Economic Commission Board ( dewan komisi ekonomi ) yang bertugas mengkaji dan mempersiapkan bahan bahan dan syarat syarat untuk konferensi terutama mengenai hal hal teknis bidang perminyakan. G.    Konferensi Tingkat Tinggi OPEC      Konferensi Tingkat Tinggi OPEC dilakukan 2 kali dalam setahun. Tetapi pertemuan extra-ordinary dapat dilaksanakan jika diperlukan (pasal 11-12). Konferensi OPEC dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden OPEC yang dipilih oleh anggota pada saat pertemuan Konferensi (Pasal 14).  Pasal 15 menetapkan Konferensi OPEC bertugas merumuskan kebijakan umum organisasi dan mencari upaya pengimplementasian kebijakan tersebut. Sebagai organisasi tertinggi, pertemuan Konferensi OPEC mengukuhkan penunjukan anggota Dewan Gubernur dan Sekretaris Jenderal Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) 1. Terbentuknya MEE Sejak berakhirnya Perang Dunia II, Eropa mengalami kemiskinan dan perpecahan. Usaha untuk mempersatukan Eropa sudah dilakukan. Namun, keberhasilannya bergantung pada dua negara besar, yaitu Prancis dan Jerman Barat. Pada tahun 1950 Menteri Luar Negeri Prancis, Maurice Schuman berkeinginan menyatukan produksi baja dan batu bara Prancis dan Jerman dalam wadah kerja sama yang terbuka untuk negara-negara Eropa lainnya, sekaligus mengurangi kemungkinan terjadinya perang. Keinginan itu terwujud dengan ditandatanganinya perjanjian pendirian Pasaran Bersama Batu Bara dan Baja Eropa atau European Coal and Steel Community (ECSC) oleh enam negara, yaitu Prancis, Jerman Barat (Republik Federal Jerman-RFJ), Belanda, Belgia, Luksemburg, dan Italia. Keenam negara tersebut selanjutnya disebut The Six State. Keberhasilan ECSC mendorong negara-negara The Six State membentuk pasar bersama yang mencakup sektor ekonomi. Hasil pertemuan di Messina, pada tanggal 1 Juni 1955 menunjuk Paul Henry Spaak (Menlu Belgia) sebagai ketua komite yang harus menyusun laporan tentang kemungkinan kerja sama ke semua bidang ekonomi. Laporan Komite Spaak berisi dua rancangan yang lebih mengintegrasikan Eropa, yaitu: 1. membentuk European Economic Community (EEC) atau Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE); 2. membentuk European Atomic Energy Community (Euratom) atau Badan Tenaga Atom Eropa. Rancangan Spaak itu disetujui pada tanggal 25 Maret 1957 di Roma dan kedua perjanjian itu mulai berlaku tanggal 1 Januari 1958. Dengan demikian, terdapat tiga organisasi di Eropa, yaitu ECSC, EEC (MEE), dan Euratom (EAEC). Pada konferensi di Brussel tanggal 22 Januari 1972, Inggris, Irlandia, dan Denmark bergabung dalam MEE. Pada tahun 1981 Yunani masuk menjadi anggota MEE yang kemudian disusul Spanyol dan Portugal. Dengan demikian keanggotaan MEE sebanyak 12 negara. MEE merupakan organisasi yang terpenting dari ketiga organisasi tersebut. Bukan saja karena meliputi sektor ekonomi, melainkan juga karena pelaksanaannya memerlukan pengaturan bersama yang meliputi industri, keuangan, dan perekonomian. 2. Tujuan Pembentukan Organisasi MEE MEE menegaskan tujuannya, antara lain: 1. integrasi Eropa dengan cara menjalin kerja sama ekonomi, memperbaiki taraf hidup, dan memperluas lapangan kerja; 2. memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas serta keseimbangan perdagangan antarnegara anggota; 3. menghapuskan semua rintangan yang menghambat lajunya perdagangan internasional; 4. meluaskan hubungan dengan negara-negara selain anggota MEE. Untuk mewujudkan tujuannya, MEE membentuk Pasar Bersama Eropa (Comman Market ), keseragaman tarif, dan kebebasan bergerak dalam hal buruh, barang, serta modal. 3. Struktur Organisasi MEE Organisasi MEE memiliki struktur organisasi sebagai berikut. a) Majelis Umum (General Assembly) atau Dewan Eropa (European Parliament) Keanggotaan Majelis Umum MEE berjumlah 142 orang yang dipilih oleh parlemen negara anggota. Tugasnya memberikan nasihat dan mengajukan usul kepada Dewan Menteri dan kepada Komisi tentang langkah-langkah kebijakan yang diambil, serta mengawasi pekerjaan Badan Pengurus Harian atau Komisi MEE serta meminta pertanggungjawabannya. b) Dewan Menteri (The Council) Dewan Menteri MEE mempunyai kekuasaan tertinggi untuk merencanakan dan memberikan keputusan kebijakan yang diambil. Keanggotaannya terdiri atas Menteri Luar Negeri negara-negara anggota. Tugasnya menjamin terlaksananya kerja sama ekonomi negara anggota dan mempunyai kekuasaan membuat suatu peraturan organisasi. Ketuanya dipilih secara bergilir menurut abjad negara anggota dan memegang jabatan selama enam tahun. c) Badan Pengurus Harian atau Komisi (Commision) Keanggotaan Badan Pengurus Harian atau Komisi MEE terdiri atas sembilan anggota yang dipilih berdasarkan kemampuannya secara umum dengan masa jabatan empat tahun. Komisi berperan sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dan badan pelaksana MEE. Di samping itu komisi juga mengamati dan mengawasi keputusan MEE, memperhatikan saran-saran baru, serta memberikan usul dan kritik kepada sidang MEE dalam segala bidang. Hasil kerjanya dilaporkan setiap tahun kepada Majelis Umum (General Assembly). d) Mahkamah Peradilan (The Court of Justice) Keanggotaan Mahkamah Peradilan MEE sebanyak tujuh orang dengan masa jabatan enam tahun yang dipilih atas kesepakatan bersama negara anggota. Fungsinya merupakan peradilan administrasi MEE, peradilan pidana terhadap keanggotaan komisi, dan peradilan antarnegara anggota untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul di antara para negara anggota. Peradilan konstitusi berfungsi untuk menyelesaikan konflik perjanjian internasional. Untuk melancarkan aktivitasnya, Masyarakat Ekonomi Eropa membentuk beberapa organisasi baru, yaitu: a) Parlemen Eropa (European Parliament); b) Sistem Moneter Eropa (European Monetary System); c) Unit Uang Eropa (European Currency Unit); d) Pasar Tunggal (Single Market). Menurut perhitungan suara referendum Prancis yang diselenggarakan pada tanggal 20 September 1992 tentang perjanjian Maastrich, menunjukkan bahwa 50,95% pemilih menyatakan setuju. Untuk mendirikan organisasi-organisasi tersebut pada tanggal 7 Februari 1992 di Maastrich, Belanda diadakan pertemuan anggota MEE. Hasil pertemuan itu dituangkan dalam sebuah naskah perjanjian yang disebut The Treaty on European Union (TEU) atau Perjanjian Penyatuan Eropa yang telah ditandatangani oleh Kepala Negara/Pemerintah di Maastrich, Belanda. Referendum dimaksudkan untuk mendapatkan persetujuan dari 12 negara anggota Masyarakat Eropa, yakni Inggris, Jerman, Prancis, Belanda, Belgia, Luksemburg, Italia, Irlandia, Denmark, Portugal, Spanyol, dan Yunani.